Komponen Infrastruktur Politik

Sidang Paripurna DPR
Sumber Gambar : https://news.detik.com/berita/d-3962956/dpr-sidang-paripurna-kembali-perpanjang-pembahasan-ruu-terorisme

Gambar diatas merupakan foto ketika DPR sedang melaksanakan sidang paripurna. Sidang ini dilakukan untuk membahas mengenai pembuatan peraturan perundang - undangan. Anggota yang berada di kelembagaan DPR merupakan perwakilan dari masyarakat yang tergabung dalam suatu partai politik tertentu. Sebelum menjadi anggota DPR, mereka awalnya hanyalah masyarakat biasa. Mereka lalu menjadi anggota DPR untuk menyampaikan aspirasi masyarakatnya dengan menjadi wakil dari masyarakat tersebut. Sebelum menjadi anggota DPR, mereka harus menjadi anggota dari suatu partai politik tertentu. Setelah itu, ia baru bisa mencalonkan diri dan apabila terpilih menjadi anggota DPR. Berdasarkan uraian tadi, maka masyarakat dan partai politik merupakan salah satu unsur yang penting dalam setiap pengambilan keputusan. Namun, mereka bukanlah lembaga negara, melainkan kekuatan politik yang berada di lingkungan masyarakat atau disebut juga Komponen Infrastruktur Politik. Di postingan kali ini, saya akan membahas lembaga politik nonformal yang berada di lingkungan masyarakat tersebut. Harap disimak baik - baik!!


A. PENGERTIAN INFRASTRUKTUR POLITIK.

Infrastruktur Politik adalah kelompok – kelompok kekuatan politik yang berada di lingkungan masyarakat yang berperan secara tidak langsung dalam setiap pengambilan kebijakan politik oleh suprastruktur politik. Maksudnya, sekelompok masyarakat yang tergabung dalam suatu kelompok turut ambil bagian dalam setiap hal berkaitan dengan keputusan – keputusan politik suprastruktur politik. Mereka turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Kelompok politik ini merupakan mesin politik informal, alias bersifat tidak resmi. Namun, mereka tetap memiliki peran yang cukup besar dalam setiap pengambilan keputusan.

Pada dasarnya, organisasi – organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politk. Dengan kata lain, setiap organisasi non-pemerintahan termasuk kekuatan infrastruktur politik. Untuk menyampaikan aspirasinya, kelompok – kelompok masyarakat ini akan membawa aspirasi masyarakat ke parlemen, dalam hal ini lembaga legislatif yang membentuk setiap kebijakan dan peraturan perundang – undangan.


B. KOMPONEN INFRASTRUKTUR POLITIK.

Kekuatan infrastruktur politik di Indonesia terdiri dari beberapa komponen. Komponen – komponen infrastruktur politik diantaranya : Partai Politik, Kelompok Kepentingan, Kelompok Penekan, Media Komunikasi Politik, dan Tokoh Politik.

1.       Partai Politik.

Partai politik yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita – cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam partai politik, orang – orang akan berusaha untuk ambil bagian dalam pemerintahan dimana nantinya mereka akan berusaha merealisasikan setiap kebijakan yang telah disusun. Didirikannya suatu partai politik biasanya didasarkan atas kesadaran bahwa mereka memiliki persamaan kepentingan, cita – cita, dan lain sebagainya. Mereka nantinya juga akan mengumpulkan aspirasi masyarakat sekitar untuk bisa diwujudkan bila nanti mereka ikut ambil bagian dalam pemerintahan. Contoh dari partai politik yaitu Partai - Partai Politik Peserta Pemilu 2019 berikut ini.

Partai - Partai Politik Peserta Pemilu 2019
Sumber Gambar : http://sandilebohangs.blogspot.com/2018/05/nomor-urut-parpol-peserta-pemilu-2019.html

Salah satu partai politik sedang mengadakan kegiatannya
Sumber :  https://nasional.kompas.com/read/2014/05/10/0014480/PDI-P.Pemenang.Pemilu.Legislatif.2014

2.       Kelompok Kepentingan (Interest Group).

Kelompok kepentingan merupakan suatu kelompok masyarakat yang tidak berkeinginan untuk ambil bagian dalam pemerintahan namun mereka memiliki kepentingan untuk bisa mewujudkan suatu keputusan politik. Kelompok ini nantinya akan memperjuangkan suatu keputusan politik dimana nantinya akan menguntungkan kelompok tersebut.

PGRI memiliki kepentingan untuk menyejahterahkan guru - guru di Indonesia
Sumber Gambar : http://www.tribunnews.com/nasional/2015/12/13/enam-pernyataan-pgri-untuk-pemerintah

3.       Kelompok Penekan (Pressure Group).

Kelompok penekan merupakan suatu kelompok masyarakat yang dibentuk dengan tujuan untuk dapat mempengaruhi suatu kebijakan politik sesuai dengan kehendaknya. Kelompok ini sifatnya lebih memaksakan keinginan mereka biar direalisasikan oleh pemerintah. Kelompok ini biasanya memiliki keputusan yang bertentangan dengan keputusan pemerintah dan berusaha mendesak keputusan pemerintah tersebut sesuai dengan yang mereka inginkan. Dalam mempengaruhi keputusan pemerintah, kelompok ini biasanya melakukannya dengan cara yang agak kasar, seperti berdemo atau membentuk suatu aksi massa.

Sekelompok buruh melakukan aksi massa untuk keperluan tertentu berkaitan dengan kesejahteraan buruh
Sumber Gambar : https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/29/20230411/may-day-150000-buruh-demo-di-istana-tuntut-harga-beras-turun-hingga

4.       Media Komunikasi Politik.

Maksud dari media komunikasi politik adalah semua media informasi yang digunakan oleh seluruh masyarakat dimana nantinya akan digunakan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Media informasi yang dimaksud yaitu seperti koran, televisi, media sosial, radio, dan lain – lain. Melalui media tersebut, pemerintah juga dapat mensosialisasikan suatu kebijakan politik kepada masyarakat dan nantinya pemerintah akan mendapat berbagai masukan dari masyarakat.

Koran dapat digunakan sebagai media penyampai aspirasi masyarakat kepada pemerintah
Sumber Gambar : http://news.unair.ac.id/2016/01/04/senjakala-suratkabar-dan-kebangkitan-jurnalisme-digital/

5.       Tokoh Politik.

Yang dimaksud tokoh politik yaitu semua orang yang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam setiap pengambilan keputusan pemerintahan, cukup aktif dalam dunia perpolitikan, dan juga aktif dan dekat di kalangan masyarakat. Tokoh politik ini nantinya berasal dari lingkungan masyarakat dan akan menyampaikan aspirasi masyarakat sekitarnya menjadi keputusan  pemerintahan.

Demikian penjelasan mengenai komponen infrastruktur politik. Silahkan kirim masukan dari pembaca di kolom komentar!!